UJIAN AKHIR SEMESTER PSIKOLOGI LINGKUNGAN - AJENG WINDA ADHITA (23310410061)

Menelaah Perilaku Menteri Lingkungan Hidup dalam Konteks Pengelolaan Sampah di Yogyakarta

TUGAS UJIAN AKHIR SEMESTER 

PSIKOLOGI LINGKUNGAN

Ajeng winda adhita (23310410061) 

Dosen Pengampu

 Dra. Arundati Shinta, M.A

Program Studi Psikologi

Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45

Tahun 2024

Masalah pengelolaan sampah telah lama menjadi isu kritis di Indonesia. Baru-baru ini, perhatian publik tertuju pada inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, di Yogyakarta. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Hanif menunjukkan kemarahan terhadap kondisi pengelolaan sampah yang dinilai jauh dari memadai. Perilaku emosional ini memberikan gambaran tentang tantangan besar dalam pengelolaan sampah yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari peraturan hingga perilaku masyarakat. Untuk memahami perilaku Menteri Hanif, analisis menggunakan skema persepsi dari Paul A. Bell dan kolega dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam.

Kompleksitas Stimulus

Kunjungan Menteri Hanif dimulai dengan pengamatan langsung terhadap kondisi nyata di lapangan. Stimulus utama yang ia terima berupa tumpukan sampah yang menggunung, kurangnya fasilitas pendukung, dan minimnya efektivitas kerja pemerintah daerah. Stimulus ini memberikan kesan negatif yang menjadi dasar terbentuknya persepsi beliau terhadap pengelolaan sampah di Yogyakarta. Di sisi lain, laporan masyarakat dan media yang menggambarkan ketidakpuasan publik terhadap pengelolaan sampah semakin memperkuat interpretasi negatif terhadap situasi tersebut.

Persepsi Menteri terhadap Realitas

Skema persepsi menggambarkan bahwa stimulus yang diterima seseorang akan diproses melalui atensi dan interpretasi sebelum menghasilkan respons perilaku. Dalam kasus ini, perhatian Menteri Hanif tertuju pada kegagalan pemerintah daerah untuk mengelola sampah secara optimal. Beliau memaknai situasi tersebut sebagai bukti lemahnya koordinasi dan implementasi kebijakan. Meski Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan landasan hukum yang jelas, perilaku masyarakat yang tidak disiplin dan lemahnya penegakan hukum menimbulkan kesenjangan antara aturan dan kenyataan.

Interpretasi Menteri Hanif cenderung fokus pada tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan, tanpa menyoroti perlunya perubahan perilaku masyarakat. Perspektif ini menunjukkan adanya prioritas yang lebih besar pada aspek kelembagaan dan pendanaan dibandingkan aspek sosial budaya.

Perilaku Emosional sebagai Respons

Kemarahan Menteri Hanif yang terlihat selama inspeksi merupakan respons terhadap frustrasi yang ia rasakan akibat kesenjangan besar antara harapan dan kenyataan. Perilaku ini mencerminkan tekanan yang ia rasakan sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab atas isu lingkungan. Namun, ekspresi emosi yang terbuka juga dapat memberikan dampak negatif, seperti memperuncing konflik antara pemerintah pusat dan daerah, serta menciptakan persepsi publik yang kurang positif.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Masalah pengelolaan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan peraturan atau infrastruktur semata. Perubahan perilaku masyarakat adalah kunci untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Perlu ada pendekatan yang lebih holistik, di mana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bekerja sama untuk mencapai solusi yang efektif.

Respons emosional Menteri Hanif seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Selain meningkatkan kapasitas kelembagaan dan teknologi, perlu ada program edukasi yang berfokus pada perubahan perilaku masyarakat. Dengan demikian, visi pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dapat terwujud secara nyata.